Siti Nurbaya Bakar Dikukuhkan Sebagai Profesor Kehormatan UB

KOTA MALANG - Universitas Brawijaya kembali menambah profesor baru. Melalui Fakultas Pertanian, Senat Akademik Universitas Brawijaya mengukuhkan Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc sebagai Profesor Kehormatan dalam bidang Ilmu Manajemen Sumber Daya Alam, Sabtu (25/6/2021).

Baca juga: Ridwan Kamil: Kehadiran Kampus 2 Polman Majalengka Sokong KEK Metropolitan Rebana

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini menjadi profesor ke-30 di Fakultas Pertanian dan profesor aktif ke-167 di Universitas Brawijaya. Siti Nurbaya Bakar juga menjadi Profesor kehormatan pertama yang dimiliki Fakultas Pertanian UB.

Dalam orasi ilmiahnya, Siti Nurbaya menyampaikan kebaharuan tentang Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, dengan memberikan target pembangunan yang sangat fokus; dan untuk pertama kalinya dalam sejarah pembangunan sektor kehutanan, seluruh program kegiatan memiliki indikator dan satuan volume ukur yang sama, yaitu CO2e.

Baca juga: Teman Baca Pramuka Melakukan Ekspansi Anggota Se-Indonesia

Target kinerja sebelumnya menggunakan berbagai satuan, seperti hektar, m3, ton, dan Rupiah. Indonesia's FOLU Net Sink 2030 juga mendorong kinerja sektor kehutanan menuju target pembangunan yang sama, yaitu tercapainya tingkat emisi GRK sebesar - 140 juta ton CO2e pada tahun 2030.

FOLU Net Sink 2030 diimplementasikan melalui pendekatan terstruktur dan sistematis, yang dikembangkan dengan pendalaman antar kebijakan menghadapi tantangan hubungan perubahan iklim, sehingga Indonesia memberikan kejujuran bahwa komitmen bukan hanya sekedar janji, tetapi betul-betul bekerja dalam komitmen yang disampaikan. , ” ungkap Siti Nurbaya.

Baca juga: Ridwan Kamil Minta Akademisi Ciptakan Prodi Jawab Kebutuhan Zaman

Ada tiga pijakan dasar utama yang menjadi modalitas kerja Indonesia's FOLU Net Sink 2030 yaitu Sustainable Forest Management, Environmental Governance, dan Carbon Governance. Semua langkah yang telah dirancang secara rinci dan terintegrasi, agar dapat memberikan manfaat ganda berupa pengurangan laju emisi, perbaikan dan peningkatan tutupan kanopi hutan, perbaikan berbagai fungsi utama hutan seperti tata air, iklim mikro, ekosistem, konservasi keanekaragaman hayati; sekaligus sebagai sumbangan bagi kesejahteraan, kesejahteraan, dan kesehatan masyarakat serta tegaknya hukum.

“Implementasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030 merupakan wujud nyata komitmen sektor kehutanan Indonesia, tidak hanya dalam skala nasional, namun juga berkontribusi kepada dunia, masyarakat global, serta sebagai warisan generasi saat ini kepada generasi yang akan datang, ” kata Siti Nurbaya.

Baca juga: SNMPTN Semakin Dekat: Alumni MA Darul Falah Cijati Gelar Diskusi Bersama Calon Mahasiwa Baru

Sementara itu Rektor Universitas Brawijaya Prof.Dr.Ir. Nuhfil Hanani AR, MS mengungkapkan bahwa mempersembahkan gelar Profesor kehormatan dalam bidang Ilmu Manajemen Sumber Daya Alam, menjadi yang pertama di Fakultas Pertanian UB.

“Bidang ilmu ini sangat langka, tidak sampai jari lima di Indonesia. Selamat untuk Ibu Siti Nurbaya dan keluarga. Karena untuk menjadi kehormatan sangat luar biasa kriterianya. Apalagi UB sudah menuju universitas kelas dunia, ” kata Nuhfil.

Baca juga: Pemerintah Buka Beasiswa LPDP Tahun 2022, Menkeu: Saatnya giliranmu!

Iapun menambahkan saat ini di Perguruan Tinggi secara nasional dan global sedang terjadi kompetisi yang luar biasa. Maka tidak ada pilihan selain meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya dengan penambahan Guru Besar.

“Saya SK Guru Besar ini pada saat malam hari di Dubai. Semoga menjadi pertanda pengukuhan Profesor kehormatan pada Ibu Siti Nurbaya ini menambah berkah bagi ilmu pengetahuan, pengabdian pada Bangsa dan Negara, ” kata Nuhfil.

Pengukuhan Guru Besar dihadiri oleh Rektor Universitas Brawijaya, Pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanah, Pimpinan dan anggota Senat Akademik Universitas, Pimpinan dan anggota Dewan Profesor, Pimpinan Fakultas, Lembaga dan Departemen UB

.Selain itu juga hadir beberapa Menteri Kabinet seperti Menteri Pertanian, Menteri ATR/BPN, Menteri PPA, Pimpinan MPR, DPR, DPD, para tokoh pendidikan dan pemerintahan, perwakilan LSM, dan pejabat pejabat KLHK, serta perwakilan Pemda. (*)