Coolling System Jelang Pilkada 2024, Polda Jabar Gelar Silaturahmi Kamtibmas Dengan Potensi Masyarakat

Guna mewujudkan Pilkada yang aman dan damai menjelang Pilkada Serentak 2024, Dit Binmas Polda Jabar menggelar kegiatan silaturahmi kamtibmas dengan Potensi Masyarakat (Organisasi kepemudaan) Se Jawa Barat, bertempat di Aula Moeryono Polda Jabar, Senin (14/10/2024)

 

Baca juga: Ini Sikap Tegas Kapolda Metro Jaya Berantas Aksi Kejahatan di Jalanan

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Wadir Binmas Polda Jabar AKBP Ade Hermanto, S.H., S.I.K., M.M., CPHR, dan dihadiri oleh Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta Ketua organisasi Kepemudaan di Jawa Barat.

Wadir Binmas Polda Jabar menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas guna mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang kondusif di Wilayah Hukum Polda Jabar jelang Pilkada Serentak 2024. 

Baca juga: Telisik Kondisi Transisi EBT di Indonesia dari Kacamata Pakar Hukum Energi UNAIR

“Kami berharap melalui kegiatan silaturahmi Kamtibmas ini, sinergi antara Polri dan tokoh masyarakat semakin kuat. Dengan demikian, kita dapat bersama-sama mewujudkan Pilkada yang aman, damai, dan demokratis, ” Ujar Wadir Binmas Polda Jabar

Wadir Binmas Polda Jabar juga menekankan tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya pemilu.

Baca juga: Catatan Akhir Tahun KPK Menyongsong 2022

“Dengan kerjasama yang baik antara Polri dan seluruh komponen masyarakat, maka diharapkan Pilkada Serentak 2024 dapat berlangsung dengan damai, ” Kata Wadir Binmas Polda Jabar

Para peserta yang hadir menyambut baik kegiatan ini. Mereka berkomitmen untuk mendukung upaya Polri dan ikut serta dalam menjaga situasi Kamtibmas di Wilayah Hukum Polda Jabar

Baca juga: Penjelasan Ahli Pidana Soal Hak Imunitas Arteria Dahlan

 

Dengan adanya kegiatan silaturahmi Kamtibmas ini, diharapkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Pilkada serentak 2024 yang aman dan kondusif

Baca juga: Pemerintah Cabut izin Usaha Pertambangan HGB  dan HGU Terlantar